Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki regulasi ketat yang bertujuan untuk menjamin hak dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Perlindungan ini mencakup seluruh proses, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga saat kembali ke tanah air.
Salah satu fokus utama adalah memastikan proses perekrutan berjalan legal dan aman. Kemnaker mewajibkan semua agen penyalur tenaga kerja memiliki izin resmi dan mematuhi aturan, termasuk transparansi biaya dan kontrak kerja. Sebelum berangkat, calon PMI juga wajib mengikuti pelatihan yang mencakup keterampilan kerja, bahasa, dan pemahaman budaya negara tujuan.
Selama bekerja di negara penempatan, PMI mendapatkan perlindungan melalui Kantor Perwakilan RI. Mereka berhak atas upah sesuai standar, jam kerja yang layak, dan dapat mengakses bantuan hukum jika menghadapi sengketa atau eksploitasi. Kemnaker juga menyediakan sistem pelaporan online untuk memudahkan PMI menyampaikan keluhan.
Setelah selesai masa kontrak, pemerintah memfasilitasi program reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan memahami peraturan ini, calon PMI dapat bekerja dengan lebih aman dan terhindar dari praktik penipuan atau eksploitasi, serta berkontribusi positif bagi keluarga dan negara.